Pendidikan

Komisi X meminta revisi PP 57/2021 karena tidak diperlukan pelatihan pancasila

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasalnya, peraturan tersebut tidak menjadikan mata pelajaran pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar dan menengah serta mahasiswa.

“Kami meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera menyerahkan draf revisi PP 57/2021 tentang standar nasional pendidikan.

Revisi perlu memastikan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh siswa SD, SMP, dan SMA,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Mendikbud Sebut Kualitas Guru Cerminan Standar Nasional Pendidikan

Politisi PKB itu mengatakan, pendidikan Pancasila merupakan salah satu pilar pendidikan untuk membentuk karakter cinta tanah air.

Menurutnya, Pancasila juga berperan penting dalam menginspirasi generasi muda bahwa Indonesia

dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, refleksi, dan keadilan sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Oleh karena itu, Huda sampai pada kesimpulan bahwa Pendidikan Pancasila harus secara tegas disebutkan sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan nasional.

Ia berpendapat bahwa pendidikan pancasila tidak dapat digantikan dengan wajib belajar kewarganegaraan dalam PP 57/2021.

“Jika Pendidikan Pancasila tidak disebutkan secara khusus sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum, maka akan banyak penafsiran dari pihak penyelenggara dan tenaga kependidikan. Nanti mungkin terlihat satu sekolah mengamanatkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang tidak dimiliki sekolah lain,” kata Huda.

Baca juga: Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Ketua Komisi X: 80 persen Riset di PT

Selain itu, Huda juga mempertanyakan ketentuan dalam PP 57/2021 yang menjadikan pengajaran bahasa

sebagai mata pelajaran wajib tetapi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa, antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya.

“Dalam peraturan kelas PP, yang merupakan ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut di atas, diksi harus dibawa ke titik. Kami menuntut pelajaran bahasa yang merupakan mata pelajaran wajib dalam PP 57/2021, adalah bahasa Indonesia, ” dia berkata.

Dikutip dari situs JDIH Kemendikbud, Pasal 40 (2) PP 57 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kurikulum dasar dan menengah harus memuat sepuluh mata pelajaran.

Mata pelajaran tersebut adalah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Pendidikan Keterampilan/Kejuruan, dan Muatan Lokal.

Pasal 40 (3) menyatakan bahwa kurikulum universitas harus memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa.

LIHAT JUGA :

https://paskot.id/
https://politeknikimigrasi.ac.id/
https://stikessarimulia.ac.id/
https://unimedia.ac.id/
https://www.hindsband.com/
https://savepapajohns.com/
https://mudikbumn.co.id/